JAKARTA, KOMPAS.com — Kemacetan di Jakarta sudah semakin meresahkan. Bukan hanya akibat minimnya angkutan umum, tetapi kemacetan juga bisa disebabkan, antara lain, perbaikan jalan, kendaraan yang mogok atau seenaknya parkir, tetapi terkadang disebabkan oleh kesigapan petugas lalu lintas dalam mempersiapkan atau mensterilisasi lintasan untuk pejabat yang akan melintas di jalan protokol.
Berbagai upaya pun dilakukan untuk mengatasinya dengan mengatur ulang sistem transportasi publik. Hal inilah yang menarik investasi di bidang transportasi. Sesungguhnya, bagaimana minat investor terhadap pembangunan angkutan umum di Ibu Kota?
Kepala Badan Koordinator Penanaman Modal (BKPM) Gita Wirjawan mengatakan, minat investor terhadap infrastruktur transportasi sangat tinggi. Tentu, perlu beberapa penyikapan fiskal dan non-fiskal. Investornya banyak sekali, tetapi mereka baru mau masuk ke Indonesia dengan keyakinan tidak akan dirugikan oleh pemerintah.
"Saya rasa masalah infrastruktur Ibu Kota harus diperhatikan secara khusus. Penyikapan fiskal sangat bergantung skalanya. Kalau skala besar, kita bersedia selama secara obyektif untuk memperbaiki situasi yang mungkin kurang disukai masyarakat luas," kata Gita di Jakarta, Rabu (29/6/2011), ketika dimintai tanggapannya tentang kemacetan Ibu Kota yang semakin parah akibat minimnya transportasi publik.
Gita mencontohkan secara konkret pembangunan monorel. Sejak awal minat investasi itu mengandung keinginan dari pihak investor untuk memperoleh jaminan pemerintah. Jaminan itu didasarkan pada jumlah penumpang yang diangkut. Kalau jumlahnya berada di bawah threshold, investor menginginkan adanya jaminan agar investasinya kelak bisa mengembalikan modal dan meraih keuntungan dalam jangka waktu tertentu.
"Waktu permintaan jaminan itu, pemerintah belum siap mengambil sikap untuk memberikan jaminan fiskal. Sekarang kita harus menimbang, apakah ini perlu dilakukan untuk kepentingan kita mengendalikan traffic dibandingkan dengan kepentingan kita untuk tidak atau mau memberikan jaminan pemerintah," kata Gita.
Hal ini dipandang Gita sebagai keharusan untuk disikapi secara cermat. Secara pribadi, Kepala BKPM melihat kondisi infrastruktur saat ini pemerintah memang harus benar-benar cermat mengambil sikap. Dalam arti, mengambil sikap fiskal dan non-fiskal. Untuk sikap non-fiskal tentunya dari sisi perizinan untuk bisa meningkatkan efisiensi.
