JAKARTA, KOMPAS.com — Negara-negara Asia, terutama China, India, dan Indonesia, berpeluang terus menikmati pertumbuhan memanfaatkan peralihan pusat perekonomian global dari Amerika Serikat dan Eropa. Namun, pertumbuhan perekonomian yang inklusif, lestari, dan ramah lingkungan berkait erat dengan tujuh isu penting yang dibutuhkan pembangunan sebagai modal sumber daya manusia lebih besar.Demikian benang merah kuliah umum Presiden Bank Pembangunan Asia (ADB) Haruhiko Kuroda di Pascasarjana Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat, Senin (13/6/2011). Acara yang dibuka Dekan FE UI Firmanzah dan dimoderatori Guru Besar FE UI Anwar Nasution dihadiri Ketua Dewan Pertimbangan Presiden Emil Salim dan ratusan mahasiswa.
Asia sedang menjalani pemulihan menuju pertumbuhan ekonomi normal. Pada tahun lalu, Produk Domestik Bruto (PDB) Asia tumbuh 9 persen dan menunjukkan kurva pemulihan ke atas yang dramatis dari krisis global 2008-2009. China, India, dan Indonesia yang memiliki perekonomian terbesar Asia tetap tumbuh.
China diperkirakan tumbuh moderat 9,6 persen, turun sedikit dari 10,3 persen, sejak pemerintah mengerem laju kredit demi menekan ancaman ekonomi "kepanasan". India diprediksi tumbuh 8,2 persen tahun ini dan 8,8 persen tahun 2012. Permintaan domestik yang masih sangat kuat membuat perekonomian Indonesia diperkirakan tumbuh 6,4 persen tahun ini.
Berbagai fakta ini jika terus berlanjut sampai pertengahan abad ke-21 bakal membuat perekonomian Asia pada masa depan mampu menyamai tingkat kesejahteraan Eropa saat ini. Pada masa itu, perekonomian Asia bakal mencakup 50 persen produksi global, perdagangan, dan investasi.
Akan tetapi, Kuroda mengingatkan ada tujuh isu yang harus diatasi bersama demi kesinambungan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan ramah lingkungan. Pertama, menyeimbangkan ulang neraca pembayaran global untuk menciptakan stabilitas ekonomi makro dunia. Asia harus meningkatkan permintaan domestik dan kawasan serta lebih banyak mengimpor antarnegara di Asia.
Kedua, Asia harus lebih menajamkan pola investasi dan perdagangan dengan fokus di dalam kawasan. Liberalisasi dan peningkatan fasilitasi perdagangan harus mengatasi berbagai distorsi dan persoalan yang ada, termasuk mobilitas pekerja dan aliran modal.
Ketiga, meningkatkan kerja sama dan integrasi. Negara-negara Asia harus meningkatkan koordinasi dalam hal fiskal, moneter, dan kebijakan mata uang untuk memperkuat stabilitas kawasan dan pertumbuhan ekonomi.
Keempat, meningkatkan infrastruktur. Kuroda mengakui, anggaran Pemerintah Indonesia cukup terbatas untuk pembangunan infrastruktur sejak krisis 1997. Sebelum krisis, Indonesia memiliki kualitas infrastruktur yang hampir setara dengan China. "Indonesia harus mempersempit kesenjangan pembangunan infrastruktur dengan negara lain demi memacu ekonomi," ujar Kuroda.
Butuh 8 triliun dollar AS
ADB memperkirakan Asia membutuhkan 8 triliun dollar AS selama 10 tahun ke depan untuk pembangunan infrastruktur guna menjaga pertumbuhan ekonomi seperti sekarang. Pola kemitraan pemerintah dan swasta (public private partnership/PPP) untuk membangun infrastruktur sangat dibutuhkan.
Untuk itu, pemerintah harus berbuat lewat kebijakan. Kuroda mencontohkan, pemerintah perlu memperkuat dasar hukum dan peraturan kerangka kerja yang dapat menarik investor untuk terlibat membangun proyek publik.
Kelima, memperdalam dan memperlebar sistem keuangan demi menciptakan iklim investasi dengan memanfaatkan dana tabungan yang sudah sangat besar. Cara ini dapat menarik modal investasi untuk jangka panjang bagi proyek-proyek infrastruktur. Kemudahan akses bagi usaha kecil dan mikro juga penting untuk memperluas investasi dan peluang bisnis di pedesaan. Cara ini juga efektif untuk meningkatkan daya beli domestik sehingga terus menyeimbangkan pertumbuhan agar lebih inklusif dan berkesinambungan.
Keenam, pertumbuhan ekonomi harus berjalan ramah lingkungan. Ekspansi tanpa memikirkan kelestarian lingkungan hanya akan memicu perpindahan penduduk miskin lebih banyak lagi. Menurut hasil kajian ADB, tanpa upaya serius mengatasi perubahan iklim di Indonesia, Filipina, Thailand, dan Vietnam, kerugian yang muncul akan mencapai 6,7 persen dari total PDB keempat negara setiap tahun sampai tahun 2100.
Sumber....
