BANJARMASIN – Program konversi minyak tanah ke elpiji di Banjarmasin sudah bergulir sejak bulan lalu. Beberapa tempat pun mulai ramai menjual tabung gas tiga kilogram yang berwarna hijau itu, seperti minimarket.
Sementara pangkalan minyak tanah yang akan berubah secara perlahan menjadi pangkalan elpiji, rencananya baru akan mulai mendapat pasokan pada pekan depan.
Namun, tak semua pangkalan minyak tanah di Banjarmasin yang jumlahnya mencapai sekitar 500 tempat akan mengikuti perubahan ini. Salah satu alasannya adalah masalah modal. Pasalnya, sebelum menjadi pangkalan elpiji, mereka terlebih dahulu harus menebus 100 buah tabung elpiji tiga kilogram dari Pertamina dengan harga Rp140.500 pertabung atau totalnya Rp14.050.000. Kalau tidak menebus, maka mereka tidak akan mendapat pasokan minyah tanah lagi. “Hal inilah yang memberatkan pangkalan. Sebab, setiap pangkalan memiliki permodalan yang berbeda-beda,” ujar Ketua Himpunan Pangkalan Minyak Tanah Kota Banjarmasin Riduan Syahrani.
Sales Area Manager Pertamina Kalselteng Iin Febrian yang dikonfirmasi membenarkan bahwa pangkalan minyak tanah memang diwajibkan untuk menebus tabung gas tiga kilogram dari Pertamina. Iin memaklumi atas keberatan para pemilik pangkalan minyak tanah terkait kebijakan tersebut. Namun, pihaknya menilai bahwa sebuah usaha idealnya memang harus dimulai dengan modal kerja. “Mungkin karena selama ini pangkalan sudah terlena dengan pola kerja yang ada, makanya mereka kaget. Tapi itu lumrah,” katanya.
Yang dimaksudnya dengan pola kerja itu adalah selama ini pangkalan minyak tanah hampir tidak memerlukan modal dalam menjalankan usahanya. Mereka hanya cukup menyediakan drum untuk menampung minyak tanah yang dipasok agen, dan baru membayar setelah dagangan mereka laku. Selain itu, selama ini mereka juga tidak terbiasa memasarkan dagangannya, tapi sebaliknya pembelilah yang berbondong-bondong datang. “Idealnya, mereka juga ikut memasarkan,” tambahnya.
Pihaknya berpendapat, pola kerja seperti ini tidak baik dan membuat pelaku usaha menjadi manja. “Jangan dimanjakan, tidak baik,” ucapnya.
Meski demikian, Iin berjanji bahwa pihaknya tetap akan mengupayakan bantuan bagi para pangkalan minyak tanah yang mengalami kendala modal kerja ini, misalnya melalui Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL). (naz/az/dye)
