Pengawasan BBM, Pemerintah Andalkan Daerah

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah pusat mengandalkan kemampuan pemerintah daerah dalam menjamin pelaksanaan program pengendalian volume Bahan Bakar Minyak atau BBM bersubsidi, terutama dalam hal pengawasannya. Langkah itu diharapkan dapat menekan penyalahgunaan BBM bersubsidi itu.

"Yang paling penting adalah melibatkan pemda dalam pengawasan terhadap penggunaan BBM bersubsidi. Itu agar tidak ada penyalahgunaan BBM, terutama di daerah yang banyak sekali penyelundupan," ungkap Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa di Jakarta, Jumat (15/7/2011) menjelang Rapat Koordinasi Terbatas terkait pembangunan jalur kereta api bandara.

Pemerintah menegaskan akan fokus pada pengendalian bahan bakar minyak atau bersubsidi yang dapat menekan kebocoran dan penyelundupan. Kebocoran dan penyelundupan BBM bersubsidi dinilai sebagai pelanggaran berat yang paling merugikan pemerintah, karena membuat anggaran subsidi tidak tepat sasaran. "Menteri ESDM (energi dan sumber daya mineral) sedang melakukan satu kajian yang sangat mendalam tentang pembatasan dan pengaturan BBM. Kami perdalam agar penyelundupan itu bisa kami tekan," ujar Hatta.

Menurut Hatta, bahan pertimbangan kajian konsumsi BBM bersubsidi itu tidak hanya bersumber dari sisi fiskal semata (beban anggaran subsidi BBM pada APBN). Pemerintah lebih menitikberatkan pada kondisi daya beli masyarakat dan laju inflasi. "Kalau berbicara BBM, kami harus melihat secara keseluruhan kondisi ekonomi makro," tuturnya.