JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa mengklaim, sebagian besar pegawai negeri sipil dan pejabat di pemerintahan sudah tidak menggunakan bahan bakar minyak bersubsidi.
Hatta melanjutkan bahwa sejak awal pembahasan, pembatasan bahan bakar minyak bersubsidi (BBM bersubsidi) paling logis dimulai dari lingkungan pemerintah.
"Itu masuk dalam exercise. Pembahasan kemungkinan-kemungkinan itu sudah cukup lama. Masih ingat kan dulu waktu pembatasan, dan pembatasan itu yang paling logis adalah di lingkungan pemerintah yang seharusnya tidak lagi menggunakan premium, termasuk juga para pejabat, dan itu dalam rangka kita membatasi. Waktu itu memang belum ada aturan yang mengatur itu," ungkap Hatta di kantornya di Jakarta, Jumat (15/7/2011).
Dia menambahkan, Menteri ESDM akan membicarakan hal tersebut dalam pembahasan bersama dewan. Jika hal ini menjadi keputusan, maka seperti apa bentuk sosialisasinya? "Saya rasa sekarang ini pemerintah sudah banyak yang tidak menggunakan premium lagi. Diesel sudah tidak," ungkapnya.
Hatta juga berbicara mengenai tata cara pemantauan dan pelaksanaannya. "Itu teknis sekali, dan Menteri ESDM sudah punya teknisnya seperti apa dan bagaimana melakukan itu. Hal itu terutama, menurut saya, yang paling penting, melibatkan pemerintah daerah dalam pengawasan terhadap penggunaan BBM bersubsidi supaya tidak disalahgunakan, terutama di daerah yang banyak sekali penyelundupan," ujarnya.
Sebelumnya, pemerintah memastikan belum akan menaikkan harga BBM bersubsidi saat ini. Terkait hal itu, anggaran subsidi pemerintah pun membengkak menjadi Rp 117 triliun. (Srihandriatmo Malau)
