K. Yudha Wirakusuma - Okezone
JAKARTA - Pihak Istana membantah belum berencana menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi, karena menghindari imbas gejolak politik.
Hal tersebut disampaikan Juru Bicara Presiden, Julian Aldrin Pasha di Komplek Istana Presiden, Jakarta, Senin (4/7/2011).
"Ini lebih penting dari sekadar gejolak politik, kita berbicara mengenai yang betul-betul menjadi kebutuhan dasar atau kebutuhan pokok masyarakat. Jadi bukan pertimbangan politik. Saya kira terlalu dikaitkan-kaitkan relevansinya," katanya.
Seperti dijelaskan SBY melalui Julian, SBY sudah memberikan arahan supaya kebijakan ini diperhatikan dengan baik. Di mana kementerian terkait melakukan penilaian dan evaluasi lalu melaporkan kepada Presiden.
"Kalau ada perkembanganan nanti akan disampaikan Presiden. Tapi sampai saat ini saya belum bisa berikan informasi apapun karena belum ada perubahan sampai saat ini," imbuhnya.
Julian juga belum bisa memastikan, apakah kenaikan BBM akan menunggu instruksi Presiden atau tidak. Namun dipastikannya, untuk menekan defisit anggaran belum akan menggunakan opsi kenaikan BBM.
"Kalau defisit anggaran itu kan disebabkan beberapa faktor. Karena itu salah satu yang bisa diupayakan adalah menekan pengeluaran yang tidak diperlukan di samping pengeluaran rutin karena banyak pos-pos yang bisa dihemat, tanpa mengganggu jalannya pemerintahan baik ditingkat pusat atau daerah itu yang disampaikan Presiden. Imbauan terhadap pelaksana di tingkat satu atau tingkat dua di wali kota untuk menghemat," paparnya.
Sebelumnya, prognosis belanja subsidi semester II-2011 lebih tinggi dari perkiraan semester I. Sehingga outlook pada RAPBN-P 2011 diperkirakan akan lebih tinggi Rp65,9 triliun dari pagu APBN.
Hal tersebut disebabkan karena implikasi kenaikan Indonesian crude price (ICP) dari USD80 per barel menjadi USD65,9 per barel dan volume konsumsi BBM dari 38,6 juta kl menjadi 38,9 juta kl-40,5 juta kl. Hingga saat ini pun, pemerintah belum berencana menaikkan BBM bersubsidi.
(ade)
