JAKARTA: Sedikitnya 85% pelaksanaan otonomi daerah dinilai gagal dalam membangun perekonomian sehingga dibutuhkan kepala daerah yang memiliki pola pikir entrepreneur.
"Paradigma pembangunan daerah di era otonomi dan desentralisasi saat ini haruslah yang mampu menggerakkan roda ekonomi dan meningkatkan kreativitas dan inovasi masyarakatnya serta merangsang masuknya investasi dan keterlibatan pihak swasta," kata Irman Gusman, Ketua DPD hari ini.
Faktanya, pelaksanaan pemerintahan daerah masih jauh dari harapan. Banyak kepala daerah yang bergantung penuh pada Dana Alokasi Umum (DAU) atau Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk membiayai pengelolaan daerahnya tanpa mampu menggali sumber Penghasilan Asli Daerahnya (PAD) dengan optimal.
Irman menegaskan dibutuhkan paradigma pembangunan daerah baru sebagai suatu proses multidimensional yang mencakup berbagai perubahan mendasar seperti struktur sosial, sikap masyarakat dan institusi pemda disamping tetap mengejar akselarasi pertumbuhan ekonomi, penanganan ketimpangan pendapatan dan pengentasan kemiskinan.
Dalam konteks pembangunan daerah, DPD melihat secara politis sangat diperlukan dukungan kepemimpinan yang kuat untuk menggerakkan perekonomian daerah.
"Saat ini yang dibutuhkan adalah pemerintah daerah yang inovatif, kreatif dan punya semangat entrepreneurship yang tinggi karena sejalan dengan tujuan kebijakan otda dan desentralisasi tujuannya adalah untuk memeratakan pembangunan dan mensejahterakan rakyat."
Tak mudah memang mengubah mindset kepala daerah dan jajarannya untuk melakukan pendekatan enterprise dalam mengelola wilayah dan sumber daya alamnya.
Karena itu DPD mendukung upaya terobosan yang melahirkan pendekatan baru manajemen pemerintahan daerah yang diusung sejumlah pakar.
"DPD Rabu kemarin mengikuti peluncuran buku dan diskusi tentang Reinvensi Pembangunan Ekonomi Daerah: Paradigma Baru Mensejahterakan Rakyat," ujarnya.
Pemerintah daerah belum mampu melakukan sejumlah terobosan dalam kepemerintahan guna meningkatkan daya saing dan kesejahteraan masyarakat.
Para pakar tersebut adalah A.B. Susanto (Pendiri Jakarta Consulting Group), Ermaya Suradinata (Rektor President Univesity), Siti Nurbaya (Sekretaris Jenderal DPD RI) dan penulis lainnya
Buku Reinvensi Pembangunan Ekonomi Daerah; Bagaimana Membangun Kesejahteraan Daerah merupakan kumpulan tulisan (bunga rampai) dari para ahli di bidang otonomi daerah, manajemen, administrasi negara, dan ilmu pemerintahan.
"Buku ini merupakan respons atas menyurutnya harapan terhadap otonomi daerah yang dulu sempat membuncah. Setelah lebih dari satu dasawarsa bergulir, otonomi belum sesuai dengan harapan," tandasnya.
Irman mengharapkan para kepala daerah dari partai politik dibekali dengan entrepreneurship dan menyadari bahwa inti dari otonomi daerah, yaitu pendelegasian tugas-tugas melindungi dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. (ra)
