Jakarta - Pemerintah menyatakan tak akan memberlakukan kenaikan harga BBM, meski subsidi di tahun ini bakal menelan dana sekitar Rp 120,7 triliun. Alasannya karena jiaka ada kenaikan BBM bakal meningkatkan kemiskinan.
Hal ini disampaikan oleh Menko Perekonomian Hatta Rajasa di kantornya, Jalan Lapangan Banteng, Jakarta, Jumat (8/7/2011).
"Ada pernyataan naikkan (harga BBM) atau pembatasan. Tapi kalau naikkan risiko inflasi. Inflasi langsung 0,3-0,4%. Yang tidak langsung malah bisa berpengaruh pada kemiskinan," jelasnya.
Namun Hatta mengakui, saat ini penambahan anggaran subsidi yang harus ditanggung pemerintah sangat besar dan memberikan tekanan pemerintah karena konsumsi BBM subsidi makin tinggi.
"Kenapa terjadi peningkatan (konsumsi), karena adanya migrasi dari pertamax ke premium karena disparitas harga semakin tinggi. Jadi kita tetap melakukan disiplin agar tidak terjadi penyalahgunaan," tuturnya.
Saat ini 2 opsi yang dikaji pemerintah untuk membatasi konsumsi BBM subsidi. Pertama adalah pengawasan ketat dan kedua adalah pembatasan konsumsi BBM yang pengaruhnya ke inflasi lebih rendah dibandingkan menaikkan harga.
"Dua opsi ini belum ada keputusan, sekarang baru pengawasan terhadap penyalahgunaan. Belum ada keputusan, ESDM yang bahas itu," tukas Hatta.
Seperti diketahui, Komisi VII DPR dan Kementerian ESDM sepakat untuk menambah jatah kuota BBM bersubsidi dari 38,6 juta kiloliter (KL) menjadi 40,49 juta KL. Dana tambahan yang harus dirogoh pun mencapai Rp 25 triliun. Ini dilakukan karena konsumsi BBM subsidi melonjak.
(dnl/hen)
