Sebanyak 77 persen dari 400 ribu usaha mikro kecil dan menengah di Kalimantan Selatan masih kesulitan mendapatkan pinjaman modal dari perbankan karena tidak memiliki jaminan.
Pemimpin Bank Indonesia Banjarmasin Khairil Anwar di Banjarmasin, Jumat, mengatakan, selain karena tidak ada jaminan untuk mendapatkan kredit perbankan, pelaku UMKM juga tidak memiliki kemampuan untuk mengakses bank.
"Pelaku usaha kecil yang tersentuh pembiayaan bank hanya sekitar 23 persen," kata Khairil.
Padahal, kata dia, saat ini penyaluran kredit perbankan mencapai 69,3 persen dari total kredit perbankan secara keseluruhan.
Masih rendahnya akses pelaku UMKM terhadap pembiayaan atau kredit perbankan mendapat perhatian dari pemerintah, katanya.
Perhatian tersebut antara lain diwujudkan pada 15 September 2011 Bank Indonesia bekerja sama dengan JICA, Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Jamkrindo dan Askrindo berkoordinasi untuk mendorong pendirian Perusahaan Penjaminan Kredit Daerah (PPKD) di Kalimantan Selatan.
"Melalui lembaga tersebut diharapkan dapat membantu UMKM meningkatkan akses pembiayaan melalui penjaminan kredit yang diberikan oleh perbankan," katanya.
Dengan demikian, masalah jaminan atau agunan yang selama ini menjadi kendala UMKM di daerah ini dapat teratasi.
Selain di Kalsel, PPKD juga telah dilaksanakan di dua provinsi lain yaitu Jawa Timur dan Bali.
Selain membantu UMKM, kehadiran PPKD diharapkan juga dapat memberikan ruang yang lebih luas kepada perbankan dalam melakukan ekspansi kredit.
"PPKD ini diharapkan mampu meningkatkan kemampuan UMKM serta perbankan untuk mendorong upaya meningkatkan penyerapan tenaga kerja," tambahnya.
Menurut Kharil, pendirian PPKD bukanlah pekerjaan yang mudah karena membutuhkan komitmen semua pihak, baik pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), kalangan perbankan, pengusaha, dan mereka yang peduli terhadap UMKM.*C
